Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dunia kini juga dihadapkan dengan perang yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa keterlibatan langsung pihak yang berkepentingan atau disebut Proxy War. Hal tersebut dilakukan oleh pihak berkekuatan besar untuk menghindari konfrontasi secara langsung dan menghindarkan terjadinya perang terbuka yang akan meninggalkan tanggung jawab besar. Andrew Mumford dalam bukunya Proxy Warfare, menyebutkan bahwa ancaman perang cyber kian membesar di masa depan seiring dengan intensnya penggunaan teknologi cyber dalam penggunaan sehari-hari. Dunia maya kini menjadi sarana dan arena berperang yang melibatkan banyak pihak tanpa dibatasi oleh batas – batas negara. Transformasi bentuk ancaman ini, tentu harus disadari sepenuhnya oleh bangsa Indonesia, mengingat tantangan dan potensi ancaman yang semakin berat dan kompleks.

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan lembaga yang secara sukarela dalam memberikan suatu bentuk pelayanan terhadap masyarakat umum tanpa memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Tugasnya LSM Sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang sering tidak terlihat oleh pemerintah. Selama ini mahasiswa di jurusan ilmu politik dan jurusan lain di fakultas ilmu sosial dan politik dikenal gencar terlibat dalam berbagai aksi demo. Mahasiswa jurusan ilmu politik juga akan mendapatkan mata kuliah pemikiran politik Islam.

Spektrum Bela Negara.Dalam perspektif hidup bernegara, konsep pertahanan negara dalam masa damai maupun masa perang tersebut pada dasarnya merefleksikan spektrum bela negara yang harus dipahami oleh setiap warganegara. Hal ini mengingat bahwa setiap bangsa akan senantiasa dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan ruang hidup dan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, spektrum bela negara tidak terbatas pada pemahaman bela negara secara fisik pada masa perang saja, melainkan juga mencakup pada aspek yang lebih luas mulai dari bentuk yang paling halus hingga aspek yang paling keras .

Semangat gotong royong yang merupakan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pancasila, mulai dikesampingkan dan diabaikan. Tata nilai baru yang belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh bangsa Indonesia telah mengakibatkan disharmonisasi hubungan vertikal maupun horisontal di antara masyarakat Indonesia yang majemuk. Berbagai permasalahan bangsa yang terjadi akhir – akhir ini, disebabkan semakin lunturnya toleransi atas perbedaan dan kemajemukan di antara komponen bangsa. Permasalahan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan melemahkan sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa dalam susunan Supra struktur, Infra struktur dan Sub struktur politik harus mampu membangun kembali komunikasi politik yang didasarkan atas kesadaran kolektif bangsa untuk mempertahankan nilai – nilai empat konsensus nasional.

Mempelajari politik Indonesia

Lebih spesifik, mata kuliah ini menjelaskan definisi dan sejarah terorisme, tipe-tipe terorisme, dampak terorisme, dan kerjasama yang terbangun untuk mencegah terorisme. Di era reformasi ini muncul pulaorientasi kelompok yang mendukung sekularisme dan liberalisme yang berarti pemisahan agama dan negara sepenuhnya seperti di negara-negara Barat. Mereka menolak pelibatan agama dalam negara dan bahkan menolak Pancasila dan UUD 1945 yang menyebutkan agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan syari’ah secara substantif, yakni untuk hukum-hukum privat selain yang telah disebutkan di atas yang besarnya sebenarnya sudah sesuai dengan substansi atau materi hukum Islam, dan hukum publik yang sebagiannya juga sudah sesuai dengan substansi hukum Islam, seperti hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan yang secara meteriil sama dengan qishâsh. [newline]Dalam konteks ini, pelaksanaan hukum agama (syari’ah Islam) sering kali menjadi perdebatan yang berlanjut, baik ketika masa persiapan kemerdekaan dengan adanya Piagam Jakarta sampai saat ini. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam amandemen UU 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 muncul kembali aspirasi sebagian kelompok Islam untuk memberlakukan Piagam Jakarta atau syari’at Islam secara keseluruhan. Namun aspirasi itu tidak didukung oleh mayoritas anggota MPR dalam pembahasan amandemen UUD 1945, terutama pasal 29.